DISPENDIK DAN DEPAG AKAN KERJASAMA RUMUSKAN PENDIDIKAN SATU ATAP

Pemprov Jatim akan menjadi satu-satunya provinsi yang menerapkan pembangunan pendidikan umum, kejuruan, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan pesantren dalam satu atap. Dinas Pendidikan Jatim dan Kanwil Departemen Agama Jatim akan merumuskan bersama berbagai kebijakan pendidikan di provinsi ini, sehingga lembaga yang satu tidak akan meninggalkan yang lainnya. Menurut Wagub Jatim Saifullah Yusuf, kerjasama antara Dinas Pendidikan Jatim dan Kanwil Depag Jatim saat ini memang sudah pada tahap rintisan. Dalam waktu dekat, kedua lembaga tersebut akan melakukan kebijakan bersama untuk meningkatkan pendidikan di Jatim dalam satu atap. “Kita ingin pendidikan di Jatim maju bersama-sama,” kata Saifullah Yusuf, di Kantor Gubernur Jatim, Senin (4/5). Selama ini, kata Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, pendidikan pesantren tertinggal jauh dari pendidikan umum. Bahkan sebelum tahun 2007 lalu, pendidikan pesantren tidak masuk dalam ranah pendidikan nasional. “Tapi nanti semuanya harus dipikirkan oleh pemerintah, baik mulai aktivitasnya, kurikulumnya, para pengajarnya dan sarana/prasarananya,” jelas Gus Ipul. Ia menambahkan, sebenarnya pada awal Indonesia merdeka dulu pada era Kabinet Kesatuan II, antara Departemen Pendidikan dan Departemen Agama telah melakukan berbagai kerjasama di bidang pendidikan. Pada tahun 1951, saat Menteri Pendidikan dijabat oleh Mr. K.R.M.T Wongsonegoro telah menjalin kerjasama dengan Menteri Agama HA Wahid Hasyim. Kedua menteri tersebut membuat MoU yang isinya mewajibkan seluruh pendidikan rendah dan menengah memasukkan mata pelajaran agama. “Setelah tahun 1951, tahun 2009 ini kami kembali menjalin kerjasama efektif antara Dinas Pendidikan dan Kanwil Depag Jatim di bidang pendidikan. Kami yakin sistem kebijakan pendidikan dalam satu atap ini akan memajukan pendidikan di Jatim,” katanya.Dalam kurun waktu 2005-2008, pendanaan pendidikan melalui BOS tidak hanya untuk tingkat SD dan SMP, tetapi juga mencakup MI danMTs. Bahkan pada tahun 2009 ini, biaya BOS ditingkatkan. Untuk SD/MI yang sebelumnya Rp 254.000/tahun/siswa, pada tahun 2009 ini naik menjadi Rp 400.000/tahun/siswa untuk wilayah perkotaan. Sedangkan untuk wilayah kabupaten sebesar Rp 397.000/tahun/siswa. Sementara untuk tingkat SMP/MTs, yang sebelum jatah BOS Rp 354.000/tahun/siswa, mulai tahun 2009 ini naik menjadi Rp 570.000/siswa/tahun untuk wilayah kabupaten dan Rp 575.000/tahun/ siswa untuk wilayah perkotaan. “Seperti pendanaan pendidikan ini juga akan mencakup pendidikan pesantren. Saat ini sudah sekitar 3000 guru pesantren yang disekolahkan oleh Pemprov Jatim. Nantinya jika mereka sudah lulus, lalu ikut sertifikasi guru, akan mendapatkan tunjangan yang sama dengan guru umum,” ujarnya.