APBD PRO RAKYAT, AGAR RAKYAT MISKIN GUMUYU

Pemerintah Propinsi Jatim memfokuskan program penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pro rakyat miskin. Ini dilakukan agar rakyat miskin bisa gumuyu dan senang serta sejahtera. Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat membuka Dialog Publik APBD Pro Rakyat Miskin di H Fortuna Surabaya, Selasa (31/3) mengatakan, program APBD untuk rakyat miskin gumuyu tersebut menurut sejarah sebenarnya merupakan gagasan gubernur Jatim pada era 1960-1970 waktu itu yang menjabat gubernur M Noer. Kemudian program rakyak bisa gumuyu dilanjutkan oleh Gubernur Soelarso dengan program mendirikan industri-industri di daerah Jatim. Program rakyat miskin bisa gumuyu tidak bisa diatasi dengan mendidikan industri dan pabrik-pabrik, karena masyarakat industri di Jatim hanya 20%, kemudian jasa 15% dan sisanya 65% masyarakat Jatim adalah petani. Menihat kondisi tersebut maka waktu Karsa mencalonkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur program tersebut masuk salah satu visi misi saat kampanye. Setelah Karsa menang dan dilantik 12 Februari 2009 lalu, program APBD pro rakyat miskin harus dilaksanakan. Dikatakannya, setelah 300 hari gubernur dan wakil gubernur Jatim dilantik APBD untuk rakyat miskin programnya dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Program tersebut telah dibahas/digodog dan sudah masuk dalam tahap finalisasi. Kemudian program itu oleh gubernur diserahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Jatim dan Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bapprop) untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan pada 2010 mendatang.Dijelaskannya, program tersebut arahnya ditujukan kepada rakyat miskin, contohnya dimulai pada bidang kesehatan, nantinya masyarakat miskin gratis pada pengobatan di tingkat Puskesmas ke bawah, seperti puskemas pembantu dan posyandu dan gratis pada rakyat miskin di tingkat Puskesmas keatas seperti di rumah sakit.Sedangkan di bidang pendidikan diarahkan pada sekolah/pendidikan gratis di tingkat SD, SMP atau Sanawiyah dan Ibtidakiyah. Selaian itu arahnya juga pada pelayanan pendidikan satu atap yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Departemen Agama (Depag) Jatim. Dana dari pendidikan ini nantinya diambilkan 20% dari APBD. Program lainnya yang sedang dibahas Pemerintah Jatim adalah pembukaan lapangan kerja, penanganan pengangguran, pertanian, pembangunan di tingkat pedesaan, Kata Gus Ipul, rakyat miskin merupakan kewajiban pemerintah untuk menanganinya, pemerintah akan bisa tidur nyenyak jika di daerahnya sudah tidak lagi rakyat yang miskin. Untuk itu pemerintah terus berupaya agar jumlah rakyat miskin dari tahun ke tahun terus berkurang.Pengurus Wilayah (PW) NU Jatim sekaligus pembicara seminar Prof Kacung Maridjan mengatakan, APBD Jatim merupakan urat nadi jalannya pemerintahan dan pembangunan di Jatim. Berhasil tidaknya roda perekonomian dan pemerintahan serta kesejahteraan rakyat tergantung APBD, jadi perlu dibicarakan dengan sungguh-sungguh. Sementara KH Taoqit Walliullah sebagai pembicara mengatakan, dialog dan musyawarah APBD untuk rakyat miskin ini, tujuannya agar APBD Jatim digunakan sungguh-sungguh untuk menyejahterakan rakyat miskin. Fokusnya APBD tersebut digunakan untuk program keagamaan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, informasi dan informatika dan pengelolaan bencana.Dalam segi keagamaan, diinginkan pendidikan dan pemahaman agama yang utuh dan benar bukan yang liberal. Jika Pemahaman agama yang salah akan terjadi degradasi moral yang berbaya bagi bangsa Indonesia. Untuk itu Pemerintah Jatim harus benar-benar menangani masalah ini.Di bidang pendidikan ini ia mengharapkan pendidkan gratis di tingkat dari SD sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk bidang kesehatan Pemprop Jatim harus mempermudah pengobatan gratis bagi rakyat miskin, jangan seperti sekarang kesehatan gratis bagi rakyat miskin prosedurnya masih berbelit-belit. (