DANA RP 1,3 TRILIUN, TOL PORONG SIAP DIBANGUN

Pembangunan tol Porong dipastikan akan segera terbangun dengan dana APBN sebesar Rp 1,3 triliun. Kepastian pembangunan infrastruktur dan dana ini diperoleh setelah DPR menyetujui kegiatan mitigasi oleh BPLS. Ditarget, pembangunan akan selesai pada 2010. ”Dengan adanya mitigasi yang dilakukan oleh BPLS, maka dana dari APBN siap mengalir dan siap untuk membangun infrastruktur tol Porong yang rusak akibat bencana lumpur. DPR sudah oke, sekarang tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan, mudah mudahan dalam waktu dekat sudah keluar,” ujar Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo di Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan Surabaya, Jumat (27/3)Dikatakannya, direncanakan ruas tol yang akan dibangun sepanjang 12 km. Untuk tahun ini, semua proses pembebasan lahan ditarget selesai, sehingga sesuai rencana pembangunan juga akan selesai 2010.Sesuai aturan BPN, sebenarnya proses pembangunan bisa dilakukan jika 75% lahannya bebas. Namun, untuk khusus masalah bencana lumpur Lapindo, 56% lahan bebas, bisa segera dilakukan regulasi untuk konsinyasi ke pengadilan untuk segera dilakukan pembanguna. ”Konsinyasi ini bisa dilakukan karena kita telah berkirim surat ke pusat dan hasilnya 56% lahan bisa dilakukan konsinyasi. Selain itu, kita juga akan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, yang semua juga demi kepentingan masyarakat banyak,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.Seperti diketahui, mitigasi oleh BPLS dilakukan setelah Gubernur Jatim mengirim surat kepada Presiden RI untuk lebih memaksimalkan peran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam menangani semburan lumpur. Ini dilakukan, karena selama ini Lapindo Brantas Inc (LBI) selaku yang bertanggung jawab mengatasi semburan, belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Adanya kejadian lumpur melimpas di tanggul cincin titik 45 pada 9 Maret 2009, seakan menjadi kekuatan bahwa penyelesaian penanganan lumpur harus lebih dipertegas dan ditangani secara lebih maksimal dengan melibatkan banyak peran.Saat ini, kondisi serba dilematis, di mana PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sedang mengalami kesulitan likuiditas akibat krisis keuangan global sehingga kegiatan operasi untuk semburan dan luapan ke Kali Porong merosot dan mengakibatkan rawan melimpas ke luar Peta Area Terdampak (PAT). Ketua Tim TP2LS DPR RI, Priyo Budi Santoso juga menyatakan mendukung keinginan gubernur untuk mengirim surat ke presiden dalam rangka untuk mempertegas Perpres 14/2007. Ini dilakukan agar, kewenangan yang dilakukan BPLS tidak salah dan tetap sesuai prosedur. Seperti diketahui, pelaksanaan Perpres 14/2007 saat ini masih menimbulkan beberapa permasalahan. Yakni, pengungsi di Pasar Baru Porong (450 KK/ 1500 jiwa) belum meninggalkan pengungsian padahal sudah menerima uang kontrak rumah hanya karena 10 berkas belum dibayar uang mukanya. Pembangunan perumahan di KNV terhenti dan baru menyelesaikan 377 unit dari 1.158 unit yang sudah dipesan sehingga menimbulkan keraguan terhadap kesungguhan MLJ. Masih ada sebagian kelompok warga yang belum dapat menerima skema pelunasan 80% secara dicicil Rp 15 juta/ berkas/ bulan. Serta pembayaran uang muka 20% belum tuntas yang berakibat tanggul di Ketapang dan Kedungbendo tidak bisa dibangun.