Jumat, 29 Maret 2024

KPU MINTA JELANG PILEG 2009, MASYARAKAT TIDAK TERPROVOKASI

Diunggah pada : 27 Maret 2009 16:04:28 3
thumb

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur meminta kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal itu untuk menghindari terjadinya konflik dan meningkatnya golput pada pemilihan legislatif (Pileg) 2009. Ketua KPU Jatim Nikmatul Hidayati saat dihubungi, Jumat (27/3) mengatakan, meminta kepada masyarakat agar berfikir positip dan rasional terhadap hal yang fiktif ( issue negatif) Masyarakat harus mengedepankan tujuan Negara yakni mewujudkan pemerintahan yang berdemokrasi. Karena pileg memilih wakil rakyat untuk menentukan masa depan bangsa. Masyarakat harus bersikap tegas dengan suatu hal yang akan memberi suasana tidak aman. KPU Jatim sudah mengevaluasi kendala-kendala pada pileg agar tidak terjadi konflik. Ia mengungkapkan, saat menjelang pileg banyak bermunculan hal fiktif dikalangan masyarakat. Seperti halnya, surat suara yang sudah tercontreng, money politik, jual beli suara, dan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Provokasi tersebut bertujuan untuk menggagalkan pemilu. Sehingga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Karena masyarakat menilai tidak jujur dan adil (jurdil) Terkait adanya kabar fiktif mengenai surat suara yang sudah tercontreng, pihaknya sudah mengantisipasi dengan berkoordinasi dengan KPU kabupten/kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Dia menjelaskan, dalam proses mencetak surat suara biasanya terdapat sedikit coretan (tinta cetak). Untuk itu, saat pileg berlangsung, pihaknya akan menggunakan spidol besar untuk mencontreng. Hal itu untuk memberi perbedaan antara coretan akibat tinta percetakan dan yang tercontreng dengan spidol. Selain itu, sebelum surat suara di distribusi ke masing-masing TPS, KPU kabupaten/kota akan kroscek kembali. Mengenai adanya kabar fiktif tentang money politik dan jual beli suara, Ia menjelaskan, KPU kabupaten/kota dan Panwaslu akan terus memantau mulai dari kampanye hingga pileg berlangsung. Ia menambahkan, KPU Jatim akan menvalidasi ulang terhadap DPT yang santer diberitakan bermasalah. Validasi dilakukan dengan ketentuan apabila DPT dianggap bermasalah. Seperti, banyaknya mobilisasi di suatu daerah, meningkatnya angka kematian. (adi/s)

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait