PROPINSI JATIM RANCANG GERAKAN ATASI PHK

Krisis ekonomi global yang melanda dunia belakangan ini, membuat pemerintah Propinsi Jatim segera berinisiatif merumuskan satu rancangan untuk mengatasi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ditemui usai pembuka Kolaqoh Alim Ulama bertema Kajian Hukum Produk Perbankan Syariah di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Kabupaten Malang, Sabtu (14/3), Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan, dampak krisis pasti dirasakan Indonesia. Jatim sebagai salah satu propinsi yang memiliki banyak kantong-kantong industri pasti akan ikut merasakannya. Sebagai langkah awal menurut Gus Ipul, pemerintah akan meminta para pengusaha, agar tidak melakukan PHK ”Pemerintah akan sekuat tenaga meminta pengusaha untuk tidak melakukan PHK, karena akan menambah jumlah pengangguran di Jatim,” katanya. Dikatakannya, pemprop juga akan melakukan kerjasama dengan Departemen Trasmigrasi untuk membuat gerakan pemuda mandiri yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Gerakan ini awalnya akan melibatkan 40-50 ribu kelompok usaha. Mereka akan mendapatkan pembelajaran berupa kursus, keterampilan, atau pelatihan sesuai dengan jenis usaha yang akan mereka jalankan. Setelah itu pemerintah akan memberi bantuan modal. Harapannya, setiap kelompok mampu merekrut tiga tenaga kerja, sehingga beban pemerintah untuk mencari alternatif lapangan kerja dapat terealisasi, kemungkinan rancangan ini selesai pada April atau Mei 2009.Tentang besarnya anggaran untuk mendukung rencana ini, menurut wagub semua akan ditanggung bersama, antara pemerintah pusat dan propinsi. Rinciannya pusat akan menyediakan anggaran sekitar Rp 80 miliar. Sedangkan pemerintah propinsi akan menyediakan back up anggaran. ”Saat ini, data dana pendamping sedang didiskusikan,” tegasnya.Ia mengungkapkan, selama untuk mengatasi pengangguran, maka pemerintah propinsi akan terus mendukungnya baik pemberdayaannya maupun anggarannya. Menurut dia, perkiraan anggaran yang disiapkan pemprop sebanyak Rp 25 – 30 miliar.”Sekuat tenaga kita akan mendukungnya. Soal jumlah anggaran masih dalam pembicaraan, jika kami diminta menyediakan Rp 25 miliar maka kami siap, tetapi jika kami diminta menyediakan Rp 30 miliar kami tetap akan mengusahakannya,” tuturnya.Pada langkah awal, nantinya akan ada kelompok usaha dari 17 kabupaten/kota yang dianggap sebagai kantung industri besar maupun kecil untuk mendapatkan bantuan pelatihan dan dana. ”Saya tidak berani menyebutkan daerah mana saja yang nantinya akan dapat bantuan, tetapi yang pasti di daerah tersebut harus ada kawasan industri,” ungkapnya.