Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA Pilgub Jatim 2018, Bawaslu Gelar Deklarasi Majapahit

Jatim Newsroom- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menggelar deklarasi Majapahit menolak serta melawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas. Acara digelar di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu (14/2).

Bawaslu Jatim juga mengundang dua pasangan calon yang kemarin sudah mengambil nomor urut untuk Pilgub Jatim 2018. Mereka adalah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang mempunyai nomor urut satu, serta Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno yang mempunyai nomor urut dua.

Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin mengatakan, acara ini digelar untuk menguatkan kembali komitmen dari masing-masing paslon dan seluruh pendukung serta elemennya agar tidak melakukan politik uang dan SARA.

Kenapa deklarasi ini dinamai Deklarasi Majapahit? Menurutnya, di tempat inilah peristiwa bersejarah perobekan bendera penjajah terjadi, ia menganalogikan bahwa politik uang dan politisasi sara juga sebagai bentuk penjajahan. “Karena tempat ini menurut sejarahnya adalah sebuah simbol perlawanan terhadap penjajah belanda, karena di tempat ini terjadi penyobekan bendera penjajah. Maka di sini pulalah kami akan merobek dugaan money politik dan merobak politisasi SARA di Jawa Timur," kata dia.

Dalam deklarasi ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim dan yang mewakili. Amin menjelaskan, acara ini digelar agar semuanya bisa sepakat untuk menolak politisasi SARA dan politik uang. "Jadi kalau ada yang melanggar, tentu akan dikenakan sanksi," jelasnya.

Ia menambahkan, peran pengawasan tentu saja bukan hanya dari Bawaslu, tapi juga tugas bagi seluruh masyarakat. Karena, semua informasi juga datang dari masyarakat dan juga media massa. “Jika ada yang menemukan pelanggaran, bisa dikoordinasikan dengan tim pilkada di masing-masing daerah," ungkapnya. (jal/p)