Jatim Newsroom - Sinergitas tiga pilar Jawa Timur di antaranya Pemprov Jatim bersama dengan Forkopimda kian ditingkatkan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Bahkan, perhelatan pesta demokrasi di tengah pandemi Covid-19 itu terus dilakukan upaya antisipasi munculnya klaster baru.

 

Salah satu wujud sinergitas itu dilakukan dengan koordinasi tiga pilar Jatim saat Apel Dansat TNI Angkatan Darat (AD) tersebar Kodam V Brawijaya, Tahun Anggaran (TA) 2020, Rabu (9/9/2020) di Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya. Kegiatan itu menjadi bagian strategis untuk melakukan konsolidasi antara Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran.

 

"Sinergitas ini menjadi satu kesatuan untuk bisa saling mensinergikan seluruh kepemimpinan kolaboratif. Hari ini, sinergitas di antara semua elemen menjadi kebutuhan. Betapa bahwa berbagai dinamika yang harus kita lakukan, antisipasi melalui program-program dan gerakan strategis, membutuhkan kolaborasi semua lini, semua sektor, semua stakeholders," kata Khofifah.

 

Selain itu, gubernur juga menyampaikan pesan dari Presiden RI untuk mengantisipasi penularan Covid-19 di klaster-klaster baru. "Ada hal yang menjadi pesan Pak Presiden, awas klaster keluarga, awas klaster perkantoran dan awas klaster pilkada. Ini harus kita antisipasi karena ekonomi harus bergerak tetapi proteksi dan perlindungan kesehatan masyarakat juga harus tetap di jaga," jelasnya.

 

Sinergitas dan soliditas juga di sampaikan oleh Kapolda Jatim saat memberikan pemaparan. "Saat ini kepemimpinan produktif lebih mengedepankan prinsip-prinsip kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi. Jadi dalam konteks persoalan yang kita hadapi, seperti Covid-19, Pilkada, gangguan Kamtibmas, kita harus berkolaborasi, kita harus berkomunikasi," ujarnya.

 

Menurutnya, fungsi deteksi atau monitoring di Jatim harus kuat. Ia memisalkan, ketika ada isu tentang pilkada, isu tentang Covid-19, isu tentang liga, dan isu tentang keamanan, maka tidak dapat hanya berfokus kepada penegakan hukum. "Maka itu kami mencoba menggunakan pendekatan-pendekatan pemolisian modern saat ini dengan melibatkan partisipasi masyarakat," katanya.

 

Kapolda juga menyampaikan, jika kolaborasi bisa dilakukan oleh TNI dengan Polri di tingkat bawah, seperti Kapolsek dengan Danramil, dan Dandim Dengan Kapolres untuk melakukan monitoring dan deteksi, bisa melakukan komunikasi atau sharing informasi. "Kolaborasi dan komunikasi serta koordinasi dalam melakukan intervensi. Karena prinsip untuk menghadapi persoalan itu tidak bosa lagi dilakukan secara sendiri-sendiri. Demikian juga persoalan yang kita hadapi itu harus berorientasi kepada pemecahan masalah." imbuhnya. (afr/s)