KPU RI Minta Pemerintah Daerah Perhatikan NPHD Anggaran Pilkada 2020

PILKADA JAWA TIMUR | 13 Aug 2019 12:11:26 PM

KPU RI Minta Pemerintah Daerah Perhatikan NPHD Anggaran Pilkada 2020

Jatim Newsroom - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta dan mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan dengan cermat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berupa penyediaan anggaran untuk biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020.  

Ketua KPU RI, Arif Budiman ditemui usai pelaksanaan penetapan Caleg terpilih DPRD Jatim, Selasa (13/8) mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah jika NPHD sudah ditandatangani, yaitu besaran anggaran dan waktu pencairannya.  

Ia menjelaskan, jika besaran anggaran dan waktu pencairannya tidak sesuai harapan, maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya tahapan pilkada yang berimbas pada proses penyelenggaraan.  

NPHD menurutnya, ditandatangani setelah Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan selesai diundangkan sehingga menjadi pedoman semua pihak untuk menjalankan proses pilkada. "KPU sudah membuat PKPU tentang tahapan dan sudah diproses, tinggal perundangan. Sekarang masih di Kemenkum-HAM untuk diundangkan sehingga setelah selesai akan menjadi pedoman," ujar Arif yang juga mantan ketua KPU Jatim itu.  

Pedoman tersebut, tak hanya berlaku untuk KPU atau penyelenggara pemilu lainnya serta pemerintah daerah, tapi juga untuk partai politik peserta pilkada agar memperhatikan kapan waktu tepat mengajukan calon kandidat kepala daerah. Selain itu, kepada masyarakat yang berkeinginan maju sebagai calon perseorangan pada Pilkada 2020 harus memperhatikan dan memahami waktu pengumpulan dokumen dukungan agar tidak terlewatkan.  

"Tahapan ini juga pedoman bagi pihak lain, semisal aparat keamanan untuk mengetahui mana saja titik-titik rawan proses penyelenggaraan pilkada, seperti jadwal kampanye, pemungutan suara hingga penghitungan suara," katanya.  

Sementara itu, KPU RI juga telah memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak 2020 digelar pada 23 September, sehingga tepat setahun sebelumnya akan dilakukan peluncuran pelaksanaan. “KPU sudah memutuskan pilkada pada 23 September 2020, maka 23 September 2019 digelar peluncuran pelaksanaannya dan kami sudah meminta semua pihak terkait memulai tahapan," pungkasnya. (pca/p)

Views 124

 

 

Web Statistic