KPU – Bawaslu  Minta Cagub – Cawagub Jatim Tidak Gunakan Isu SARA

Jatim Newsroom - Meski belum ditemukan indikasi penggunaan Black Campaign atau penggunaan isu SARA di Pilgub Jatim 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Jatim meminta Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jatim untuk tidak mengunakan isu SARA.

"Perspektif ideologi, agama dan identitas menjadi bagian perspektif yang menjadi bangunan opini dalam berkampanye. namun jangan sampai hal ini menjadi sebuah penghinaan, yang akhirnya mengarah pada unsur SARA," kata komisioner KPU Jawa Timur, Muhammad Arbayanto dalam diskusi "Merawat Kebhinekaan" Potensi Politik Identitas dan Isu SARA dalam Pilgub Jatim 2018 di Surabaya, Kamis (22/2).

Dijelaskan, dalam aturan PKPU no 4 tahun 2017, yang tidak boleh dilakukan Paslon maupun pendukungnya adalah menghina dan mendiskreditkan pasangan lain. "Bila ada pelanggaran tersebut, maka sangsi akan diberikan kepada pasangan calon. Kami (KPU Jatim - red) dan Bawaslu tidak main main bila ada isu SARA yang dimainkan atau ditemukan di pilgub Jatim. maka pihaknya akan mengeluarkan sanksi tindakan tegas," jelasnya.

Komisioner Bawaslu Jatim, Totok Haryono ditemui usai acara mengatakan, sampai sejauh ini memang belum ditemukan indikasi dua cagub - cawagub Jatim menggunakan kampanye hitam (Black campaign), isu Sara di Pilgub Jatim.  "Jawa Timur ini aman - aman saja, saya pikir sudah sangat dewasa. Politik Identitas kita jangan untuk menegasi kelompok lain tetapi untuk mentransparasi," ujarnya. Untuk mengatasi Isu SARA, pihaknya sudah bekerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan Patroli di Media sosial. Nantinya, jika ditemukan akun yang menghujat atau Black campaign terhadap kandidat tertentu akan diblokir. "Kami sudah melakukan Patroli di Medsos,  jangan sampai Pilgub Jatim nanti diwarnai aksi saling hujat," ujarnya.

Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, dari sekitar 1.400 akun yang bertebaran di media sosial, tim cyber troop atau patroli cyber sudah memusnahkan 400 akun penyebar fitnah. "Jelang pilkada sudah ada 400 akun media sosial yang kita take-down," ungkap Barung.

Musim pilkada seperti saat ini memang marak isu-isu tidak sedap. Itulah mengapa Polri membentuk cyber troop yang merupakan kekuatan kepolisian menghadapi kemungkinan ancaman di dalam Pilkada. Sebab ancaman sekarang ini bukanlah hanya didunia nyata saja. tetapi sudah beralih ke bentuk cyber dengan black campaign didunia maya yang dilakukan untuk menjatuhkan.

Direktur The Initiative Institute, Airlangga Pribadi mengatakan, persoalan kebinekaan sekarang mendapat tantangan yang luar biasa. Terutama mengenai isu SARA dan menguatnya politik identitas. Yang apabila kemudian digunakan sebagai instrumen politik, memiliki konsekuensi di masyarakat bawah. “Saya pikir hal ini harus diantisipasi dan direspon dengan cara mengumumkan dan mendialogkan baik dari pemerintah dan partai politik. Saya lihat peran elit politik menjadi penting untuk menjaga tatanan demokrasi," ungkap Airlangga.

Dosen Unair ini pun berharap semua pihak turut dalam menjaga kebangsaan dan tetap mencegah agar tidak terjadi konflik SARA. Sebab, risikonya akan sangat berat dalam hubungan sosial. Meski disebutkan olehnya sebenarnya isu SARA di pilkada Jatim tidak terlalu besar potensinya. namun tetap bisa berkembang jika tidak dijaga dengan baik.

Seperti diketahui, Acara  diskusi publik Merawat kebhinekaan: "Potensi Politik Identitas dan isu SARA dalam Pilkada Jatim, Kamis (22/2) diselenggarakan The Initiative Institute ini mengundang, KPU Jatim, Bawaslu Jatim, Polda Jatim, perwakilan Media,  Masyarakat umum, dan Perwakilan Mahasiswa, serta perwakilan Tim Kampanye Cagub – Cawagub Khofifah – Emil diwakili oleh Sekertarisnya Renville dan Tim kampanye Saifullah Yusuf – Puti Guntur Soekarno diwakili oleh Irwan Setiawan (pca/p)