Gubernur Imbau Paslon Petahana yang Ikut Pilkada 2018 Tidak Pakai Fasilitas Negara

Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur H Soekarwo mengimbau kepada kandidat incumbent/petahana yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 di Jatim tidak menggunakan fasilitas negara saat pendaftaran, penetapan dan kampanye.

Gubernur Soekarwo ditemui di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (6/2) juga meminta agar masyarakat menjalankan fungsi kontrol, agar Pilkada berjalan fair dan adil.  "Ada hal yang menarik yang disampaikan KPK, petahana harus dikontrol karena cenderung menggunakan fasilitas negara," ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim, Soekarwo.

Pihaknya juga meminta agar kandidat incumbent yang maju dalam Pilkada bisa bersikap bijak, sehingga tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya. "Saya kira ini indikasi yang dilakukan KPK harus dicermati. Mestinya fasilitas negara tidak digunakan," tegasnya.

Soekarwo menilai, seharusnya para kandidat incumbent sejak jauh hari meninggalkan fasilitas negara saat sosialisasi ke masyarakat. Bukan saat memasuki masa kampanye, atau sudah ditetapkan sebagai kandidat Pilkada. “Fasilitas negara tidak boleh digunakan, jauh hari bukan hanya pendaftaran," tambahnya.

Ketua Bawaslu Jatim, M Amin mengatakan, Bawaslu akan melakukan pengawasan secara ketat, jika ditemukan pasangan calon memakai fasilitas negara dalam mendaftar atau dalam aktivitas kampanye, maka Bawaslu akan melakukan tindakan. "Oleh karena itu, semua paslon pilkada serentak 2018 dapat menaati aturan tersebut," ujarnya.

Secara ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka dilarang memanfaatkan pemakaian fasilitas negara. “Ingat, enam bulan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pilkada (pemilihan kepala daerah). Mereka dilarang memakai fasilitas negara yang dipakai selama ini,” ujarnya. (Pca/p)