DPD RI Pantau Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Jatim

Jatim Newsroom - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI langsung memantau dan mengecek persiapan pelaksanaan pilkada 2018 di Jatim. Dalam kedatangan DPD RI ini langsung dipimpin oleh ketua Komite I DPD RI, Drs Akhmad Muqowam dan diikuti oleh 10 anggota komite I DPD RI langsung ditemui oleh Gubernur Jatim, H Soekarwo, KPU Jatim, Bawaslu dan OPD di gedung negara Grahadi, Selasa (5/6).

Ketua Komite I DPD RI, Akmad Muqowam ditemui usai pertemuan mengatakan menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018, DPD melakukan pengawasan di tiga daerah di Indonesia yaitu Jatim, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. "Tiga daerah tersebut pada 2018 ini menyelenggarakan pilkada terbanyak kabupaten/kotanya plus provinsi,"ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada stakeholder di Jatim dapat segera mengantisipasi daerah rawan baik mulai kampanye, hingga proses pencoblosan pada 27 juni mendatang dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan PKPU nomor 1 tentang tahapan pilkada serentak.

Pihaknya juga menyampaikan, pengawasan pilkada serentak 2018 ini merupakan komitmen DPD RI untuk mengawal, dan mendorong lahirnya pemimpin daerah yang baik dan berintegritas. Serta kepemimpinan yang berjalan teratur sesuai koridor undang - undang. "Mari kita sukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2018 ini, dan pilkada di Jatim diharapkan berjalan dengan sukses dan aman,"ujarnya.

Ia juga meminta kepada pihak KPU Jatim, untuk masalah logistik pilkada serentak 2018 ini untuk segera diselesaikan, agar pelaksanaan pilkada serentak berjalan sesuai jadwal dan tidak molor lagi.

Gubernur Jatim, H Soekarwo mengatakan, untuk saat ini kondisi pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Jatim berjalan dengan aman dan lancar. Pasalnya saat ini Forkompimda di Jatim menerapkan tiga pilar plus untuk mengelola pelaksanaan pilkada serentak dengan damai.

Ia menjelaskan , Jatim adalah barometer nasional dalam pengamanan pilkada 2018. Oleh sebab itu, keberadaan tiga pilar plus sebagai mata dan telinga paling bawah harus bisa mewujudkan kenyamanan dan kedamaian.

Selain itu, segala potensi konflik yang mungkin timbul jelang maupun saat pelaksanaan Pilkada cukup diselesaikan di tingkat kelurahan/desa, atau maksimal satu tingkat diatasnya, tidak perlu sampai kabupaten/kota. “KPU dan Bawaslu juga terbantu oleh tiga pilar plus bahkan percaya diri bahwa pilkada Jatim akan berjalan lancar dan damai,” imbuhnya.

Ditambahkannya, sinergitas tiga pilar plus ini merupakan yang pertama di Indonesia dimana nilai-nilai yang tumbuh di desa dikelola menjadi kerja bersama. "Untuk pertemuan tiga pilar plus ini diselenggarakan dua kali setahun yang dilaksanakan di Grandcity," ujarnya.

Sementara itu KPU Jatim, Choirul Anam mengatakan untuk saat ini persiapan logistik mulai surat suara hingga alat pencoblosan sudah dilakukan pendistribusian ke KPU Kabupaten/kota sejak 29 mei 2018. Sedangkan untuk proses pergantian surat suara yang rusak akan diselesaikan pada 6 juni 2018 mendatang. (Pca/p)