Moratorium Ujian Nasional, Diusulkan Guru Penentu Kelulusan

Laporan Utama | 27 Dec 2016 10:58:55 AM

Moratorium Ujian Nasional,  Diusulkan Guru Penentu Kelulusan

Wacana moratorium atau meniadakan Ujian Nasional (UN) pada 2017 belakangan semakin menguat. Hal tersebut setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya sedang mengkaji, mengevaluasi dan merumuskan formulasi pengganti UN.

Selamainipelaksanaan UN dinilai tidak tepat bagi siswa karena belum meratanya kualitas pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia.

TidaksalahkemudianjikabanyakkalanganberpendapatbahwaUN belum bisa menjadi patokan utama untuk mengukur kemampuan dan kelulusan siswa. Selain itu, kebijakan UN tidak berhasil menumbuhkan semangat belajar bahkan cenderung terkesan menakutkan.

Pakar Pendidikan yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Daniel M Rasyid mengatakan kebijakan moratorium UN memang sudah sepatutnya diambil pemerintah. Keberadaan UN sebagai penentu utama kelulusan siswa harus direposisi, lebih tepat jikakeputusan lulus siswa menjadi domainguru.

Idealnya yang menentukan kelulusan siswa adalah guru. Kenapa?“Karena gurulah yang paham dan mengerti kemampuan masing-masing siswa. Guru bertanggung jawab langsung terhadap proses belajar siswa,” tuturnya kepada Majalah Potensi, Kamis (15/12).

Terkait instrumen penilaian, ia mengusulkan dapat mengacu pada nilai rapor dan perilaku sehari-hari. Artinya, guru memang diberi kewenangan sepenuhnya untuk mendidik,mengevaluasi danmenilaikemampuan siswa. Namun tidak sembarang guru yang diberi kewenangan, hanya guru yang sudah melalui tahapan sertifikasi. “Apabila terjadi kecurangan, maka sertifikasi oknumguru tersebut bisa dicabut bahkan diberhentikan,” tegasnya.

Daniel menjelaskan,bilakebijakan moratorium UN benar-benarditerapkan, maka pemerintah perlu membentuk Badan Penilaian Nasional (BPN). Nantinya BPN yang akan memonitor, mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia. Mulai dari kompetensi guru, proses pembelajaran hingga nilai akhir siswa.

Senada dengan Daniel, Pakar pendidikan, Prof Zainuddin Maliki menilai rencana penghapusan UN yang dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) merupakan langkah baru yang tepat. Namun, harus dilakukan secara total dan tidakhanya desentralisasi ke daerah-daerah.

SeluruhkomponenpendukungtermasukanggarandanSumberDayaManusia (SDM) sudahharusdipersiapkansejakdini. Menurut Zainuddin,selama ini motivasi siswa mengikuti UN tidak berasal dari dalam diri. Siswa lebih banyak didorong oleh motivasi ekstrinsik, namun bukan dari kesadaran diri.

“UN itu bukan motivasi intrinsik atau kesadaran siswa sendiri yang muncul. Tapi, UN itu menjadi alat intervensi untuk belajar saja,” jelas Zainuddin yang jugaKetua Madrasah Development Centre (MDC) Provinsi Jawa Timur.

Pendidikan saat ini, tambahnya, membutuhkan peran besar dari seorang guru, agar mampu membangkitkan motivasi belajar siswa secara tulus. “Kalau tujuan hanya nilai UN, guru tidak perlu mengajar. Cukup siswa di drill dengan prediksi soal-soal UN,” ungkap Zainuddin.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Saiful Rahman menyatakan wacana dilakukan oleh masing-masing daerah sesuai kewenangannya harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

“Siap atau tidak semua daerah harus siap menerima kebijakan desentralisasi UN. Tapi, kita akan prioritaskan dulu ujian SMA/SMK dan PKLK sesuai kewenangan dari Undang-undang. Namun, jenjang SD, SMP dan kejar paket A, B dan C akan diselenggarakan daerah masing-masing,” terangnya.

Ia menuturkan meski mengacu pada standar BNSP, butir-butir soal yang akan diterapkan dapat dilakukan oleh masing-masing daerah. “Jadi kalau bobot soal akan tetap sama antar satu daerah dengan daerah lain. Tapi butir untuk pembuatan soalnya yang mungkin beragam,” tandasnya.

Seperti diketahui, UN merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, halituberdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003.

Pada undang-undang tersebutdinyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional, dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

 

Dikaji Ulang

Ujian Akhir Nasional sebagai persyaratan kelulusan sekolah mulai diterapkan pada 2001. Ujian ini dipersoalkan antara lain karena tidak mencerminkan performa siswa selama bertahun-tahun mengenyam pendidikan.

Wacana penghentian sementara ujian nasional mulai 2017 mendatang belum bisa terwujud setelah Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, kembali mengkaji wacana tersebut.

"Belum diputuskan. Presiden masih meminta untuk didalami lagi," kata Muhadjir melalui pesan teks seperti dilansir dari BBC Indonesia.

Dalam diskusi pada rapat paripurna DPR, Rabu (07/12), Muhadjir menyampaikan rencananya secara detail apabila ujian nasional ditangguhkan.

Rencana Muhadjir mencakup tiga pilihan, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah.

Khusus untuk pilihan ketiga, maka UN untuk tingkat SMA sederajat diusulkan ditangani oleh pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP sederajat ditangani pemerintah kabupaten/kota.

Gagasan mendikbud kemudian mendapat tanggapan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak Wapres tadi memaparkan yang intinya harus hati-hati, jangan main hapus. Kira-kira begitu," kata juru bicara kepresidenan Johan Budi, yang turut menghadiri rapat paripurna. Selain Wapres, masukan juga datang dari beberapa menteri.

"Ada juga yang mengatakan ujian nasional masih perlu dilakukan karena harus ada standarisasi mengenai tingkat pemahaman anak didik," kata Johan Budi.

Mendikbud, menurut Johan Budi, diminta melakukan evaluasi berdasarkan masukan sejumlah menteri dalam rapat."Setelah Mendikbud mempelajari semua masukan, baru akan dilakukan rapat lagi," kata Johan Budi.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurutnya, pemerintah belum mengambil keputusan, baik menolak maupun mendukung moratorium, karena masih banyak perbedaan pendapat. Dan, permasalahannya tidak pada moratorium saja, namun sistem UN secara keseluruhan seperti bagaimana ke depannya memastikan kualitas atau daya saing pelajar Indonesia bila tak ada UN.

Pramono berkata, tidak elok UN langsung dimoratorium atau ditolak moratoriumnya tanpa mempertimbangkan masukan. Itulah alasannyaperlu dilakukan rapat terbatas sekali lagi yang tidak menyempit di urusan moratorium, namun sistem UN secara keseluruhan.

"Bagaimanapun kebijakan soal pendidikan adalah kebijakan yang berpengaruh besar. Tidak boleh dilakukan terburu-buru," ujarnya.

 

 

Benalu – Obat

Praktisi pendidikan, Itje Chodidjah, mengatakan,ujian nasional selama ini adalah benalu yang kemudian dianggap sebagai obat."Ujian Nasional adalah salah satu bagian dari standar evaluasi pendidikan. Ada delapan standar pendidikan nasional, yang mestinya jika pemerintah melihat output-nya, tujuh standar lain yang diperlukan sebuah sekolah untuk menyelenggarakan proses pendidikan dipenuhi dulu. Baru kemudian melakukan evaluasi nasional dan itupun hanya untuk kepentingan mengambil data nasional," kata Itje.

Delapan standar pendidikan nasional, mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan, meliputi standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan terakhir standar kompetensi lulusan.

Ujian Akhir Nasional sebagai persyaratan kelulusan sekolah mulai diterapkan pada 2001. Ujian ini dipersoalkan antara lain karena tidak mencerminkan performa siswa selama bertahun-tahun mengenyam pendidikan. Tahun lalu, UN tidak lagi menjadi tolok ukur standar kelulusan siswa.(luk,sti)

Views 482598

 

 

Web Statistic