Keterbukaan Informasi Publik Jatim Terbaik

Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo berhasil meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2016 kategori Pemerintah Provinsi terbaik tingkat nasional. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Sukardi di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/12).

Penghargaan pemerintah provinsi terbaik kedua didapatkan Provinsi Aceh dan terbaik ketiga diraih Provinsi Kalimantan Timur. Prestasi ini memperbaiki raihan tahun lalu karena Jawa Timur menempati posisi terbaik kedua. Berkat kerja keras seluruh pihak, predikat terbaik pertama akhirnya dapat dibawa pulang.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan keterbukaan informasi publik merupakan cerminan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Pemerintah pusat berkomitmen mendorong lembaga pemerintah baik tingkat di kementerian, provinsi hingga kabupaten/kota untuk melayani kebutuhan informasi yang menjadi hak publik.

“Indonesia sebagai negara demokrasi mengutamakan prinsip dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Artinya adalah yang memilih dan yang dipilih harus selalu bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi pejabat yang telah dipilih oleh masyarakat tentu harus menyampaikan rasa tanggung jawabnya berupa informasi kepada masyarakat,” kata Wapres yang akrab disapa JK ini.

Ia mengajak seluruh lembaga pemerintah untuk pro aktif dan melayani berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Antara satu sektor dengan sektor lainnya, daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Paling terpenting adalah masyarakat mengetahui rencana, pelaksanaan dan evaluasi dari tugas-tugas yang diberikan kepada instansi pemerintah.

Penghargaan keterbukaan informasi publik, sambung JK, harus bisa mendorong badan publik hingga unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk terus berbenah memperbaiki diri. Kualitas demokrasi Indonesia ke depan dinilai akan terus membaik seiiring dengan semakin tingginya transparansi dan akuntabilitas masing-masing lembaga negara.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Sukardi mengatakan, prestasi Jawa Timur sebagai provinsi terbaik pertama keterbukaan informasi publik merupakan hasil kerja keras dari hasil karya nyata Gubernur Jatim Soekarwo bersama badan publik di lingkungan Pemprov Jatim termasuk Dinas Kominfo dan Komisi Informasi (KI) Jatim yang telah mendorong semua badan publik di lingkungan Pemprov Jatim agar menyampaikan informasi lebih transparan. 

“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Jatim telah bekerja keras membina teman-teman dalam rangka memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Sehingga oleh pemerintah pusat, Jatim mendapatkan peringkat pertama keterbukaan informasi,” ujarnya.

Menurut Sukardi, di era reformasi saat ini dibutuhkan adanya keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan pro aktif menyampaikan proses pembangunan. “Jadi semua yang dilakukan pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat. Ini adalah satu kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang harus direalisasikan,” ungkapnya.

Ketua Komisi Informasi RI, John Fresly Hutahean menyampaikan keterbukaan Informasi Publik menjadi hal yang sangat penting, karena peranan dan fungsinya sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan publik mutlak diperlukan. Bahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan kepada seluruh Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara efektif dan efisien, akurat, benar, tidak menyesatkan, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dia juga memberikan apresiasi atas partisipasi dan komitmen seluruh badan publik yang telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik. Pihaknya berharap setiap tahun akan mengalami perkembangan yang signifikan demi terwujudnya good government dan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Sekretaris Komisi Informasi Republik Indonesia, Bambang Hardi Winata menilai Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbaik dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jatim konsisten mengelola dan melaksanakan KIP merata di SKPD dan kabupaten/kota.

“Saya rasa Jawa Timur untuk penerapan KIP sudah sangat baik karena terbukti tidak hanya bicara, namun langsung melaksanakannya. Peran PPID juga sangat baik. Ada semangat pro aktif dan kuat terutama koordinasi perangkat ke bawah,” tutur Bambang.

Hadir pula dalam kesempatan ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar, serta para pemimpin Badan Publik penerima Anugerah.(luk)

 

Adapun tiga besar Badan Publik Penerima Anugerah Informasi Publik, dengan perolehan nilai, dan kualifikasi masing-masing adalah sebagai berikut:

Kategori Kementerian 

1.    Kementerian Pekerjaan Umum (95,87), menuju Informatif

2.     Kementerian Keuangan (95,48), menuju Informatif

3.    Perindustrian (94,41), menuju Informatif

Kategori Pemerintah Provinsi

1.    Jawa Timur (94,24), menuju Informatif

2.    Aceh (90,24), menuju Informatif

3.    Kalimantan Timur (88,17), menuju Informatif

Kategori Perguruan Tinggi Negeri

1.    Universitas Indonesia (97,92), menuju Informatif

2.    Universitas Brawijaya (91,39), cukup Informatif

3.    Institut Pertanian Bogor (78,71), cukup Informatif

Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1.    PT TASPEN (84,07), menuju Informatif

2.    PT Perusahaan Listrik Negara (82,35), menuju Informatif

3.    PT Bio Farma (81,27), menuju Informatif

Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1.    Arsip Nasional (96,67), menuju Informatif

2.    Mahkamah Konstitusi (94,54), menuju Informatif

3.    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (93,81), menuju Informatif

 

Kategori Lembaga Non Struktural

1.    Komisi Pemberantasan Korupsi (86,87), menuju Informatif

2.    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (86,74), menuju Informatif

3.    Komisi Pemilihan Umum (77,02), cukup Informatif

Kategori Partai Politik

1.    Partai Gerakan Indonesia Raya (25,97) kualifikasi Tidak Informatif

2.    Partai Hati Nurani Rakyat (17,94) kualifikasi Tidak Informatif

3.    Partai Keadilan Sejahtera (16,73) kualifikasi Tidak Informatif