Wapres: Keterbukaan Informasi Publik Cerminan Demokrasi Berjalan Baik

 
21 August 2017 | PPID
 

Foto : Henry JNR

 

Jatim Newsroom- Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan keterbukaan informasi publik merupakan cerminan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Pemerintah pusat berkomitmen mendorong lembaga pemerintah baik tingkat di kementerian, provinsi hingga kabupaten/kota untuk melayani kebutuhan informasi yang menjadi hak publik.

"Indonesia sebagai negara demokrasi mengutamakan prinsip dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Artinya adalah yang memilih dan yang dipilih harus selalu bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi pejabat yang telah dipilih oleh masyarakat tentu harus menyampaikan rasa tanggung jawabnya berupa informasi kepada masyarakat,” kata Wapres yang akrab disapa JK saat penganugerahan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2016, Selasa (20/12) di Istana Wapres.

Ia mengajak seluruh lembaga pemerintah untuk pro aktif dan melayani berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Antara satu sektor dengan sektor lainnya, daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Paling terpenting adalah masyarakat mengetahui rencana, pelaksanaan dan evaluasi dari tugas-tugas yang diberikan kepada instansi pemerintah.

Penghargaan keterbukaan informasi publik, sambung JK, harus bisa mendorong badan publik hingga unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk terus berbenah memperbaiki diri. Kualitas demokrasi Indonesia ke depan dinilai akan terus membaik seiiring dengan semakin tingginya transparansi dan akuntabilitas masing-masing lembaga negara.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Sukardi mengatakan, prestasi Jawa Timur sebagai provinsi terbaik pertama keterbukaan informasi publik merupakan hasil kerja keras dari hasil karya nyata Gubernur Jatim Soekarwo bersama badan publik di lingkungan Pemprov Jatim termasuk Dinas Kominfo dan Komisi Informasi (KI) Jatim yang telah mendorong semua badan publik di lingkungan Pemprov Jatim agar menyampaikan informasi lebih transparan.  

“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Jatim telah bekerja keras membina teman-teman dalam rangka memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Sehingga oleh pemerintah pusat, Jatim mendapatkan peringkat pertama keterbukaan informasi,” tuturnya.

Menurutnya, di era reformasi saat ini dibutuhkan adanya keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusannya. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan pro aktif menyampaikan proses pembangunan. “Jadi semua yang dilakukan pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat. Ini adalah satu kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang harus direalisasikan,” ungkap Sukardi.

Pada kesempatan ini, keterbukaan informasi publik dalam beberapa kategori juga diumumkan diantaranya, Kategori badan publik kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Kategori badan publik lembaga negara, yakni Arsip Nasional RI, Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kategori badan publik non struktural, yakni KPK, Pusat analisis dan transaksi keuangan, serta KPU. Kategori badan publik BUMN, yakni  PLN dan Biofarma. Kategori Pemerintah Provinsi, yakni Jatim, Aceh, dan Kaltim.
Kategori Universitas, yakni UI, UB, dan IPB. serta Kategori Partai Politik Nasional, yakni Gerindra, Hanura, PAN. (luk)

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 242 - 244, Surabaya. Telp (031) 8294608, Fax (031)8294517