PPID PROVINSI JATIM LAKSANAKAN ASITENSI KONTEN PPID SKPD

 
18 June 2019 | PPID
 

 

Memasuki tahun ke lima Implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), PPID Provinsi Jawa Timur sudah waktunya untuk berbenah diri untuk melakukan perbaikan dan rencananya akan melaksanakan Asistensi /Desk PPID SKPD pada akhir bulan juli 2015.

Kepala Dinas  Kominfo Provinsi  Jawa Timur selaku Ketua PPID Provinsi Jawa Timur Ir. Eddy Santoso MM di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2015 mengatakan,  asistensi atau desk konten PPID SKPD dimaksudkan untuk mendorong seluruh PPID Pembantu/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar meningkatkan peran, tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Selain itu kegiatan ini sekaligus sebagai langkah untuk mengevaluasi PPID Badan Publik SKPD di Jawa Timur dalam menjalankan amanat undang-undang terkait transparansi informasi di satuan kerjanya.  Mengingat  keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dan tugas penting bagi kita semua sebagai penyelenggara Negara, dalam rangka mewujudkan good governance dan open governance.

Untuk itu Ketua PPID Provinsi Jawa Timur Ir. Eddy Santoso, MM, minta kepada seluruh Ketua PPID Pembantu/SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lebih tanggap dan peduli terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebagai Badan Publik/SKPD wajib untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan serta memberikan layanan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah, sederhana dan dengan biaya ringan.

 

Asistensi atau desk Konten PPID SKPD akan dilaksanakan secara bertahap, dan setiap tahap akan diikuti sebanyak 10 PPID Pembantu (SKPD), peserta asistensi diharapkan langsung diikuti Ketua PPID dan didampingi satu orang petugas dan penanggungjawab konten dan website, target asistensi  bulan Juli 2015  selesai. (agus dm).

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 242 - 244, Surabaya. Telp (031) 8294608, Fax (031)8294517