Alur Pengajuan Keberatan

 
24 May 2017 | data ppid
 

 

UU No 14 Tahun 2008 pasal 35

1)   Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat             Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan berikut :

      a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17

      b) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal 9

      c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi

      d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

      e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi

      f) Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau

      g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang Undang ini.

2)    Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak

 

UU No. 14 Tahun 2008 pasal 36

1)    Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari                kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)

2)    Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan          yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari              kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

3)    Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud pasal 35            ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 242 - 244, Surabaya. Telp (031) 8294608, Fax (031)8294517